Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

  • Gunawan Gunawan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Abstract

Abstrak

Kecamatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerinnahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengalami hambatan dalam penerapannya berupa kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia dan manajemen kecamatan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, purposive sampling daerah yang telah diserahkan dan belum diserahkan kewenangannya kepada kecamatan, hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan yang telah diserahkan baik dari walikota dan bupati tidak sepenuhnya diserahkan, kelembagaan atau organisasi kecamatan belum menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas atributif dan delegatif.

 

Abstract

Subdistrict in performing common functions pemerinnahan implementation and administration functions of the tasks that have been submitted by Kanupaten City in accordance with the Law No. 32 Year 2004 on Regional Government and Government Regulation No. 19 Year 2008 on the District experienced a bottleneck in its application in the form of authority, institutional, resource human resources and management districts, the study used a qualitative approach, purposive sampling areas that have been submitted and have not been handed over authority to the districts, the results showed that the authority has submitted both the mayor and the regent was not fully submitted, institution or organization not adjust districts Government Regulation No. 19 in 2008, the quality and quantity of human resources become a bottleneck in the implementation of tasks and discretionary attributive.

Author Biography

Gunawan Gunawan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

References

Anwar, Dewi Fortuna, Helena Bouvier, Glenn Smith, and Roger Tol. 2005. Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi–Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Barkey, Karen, and Sunita Parikh. 1991. “Comparative Perspectives on the State”, dalam Annual Review Sociology, Vol. 17.

Bayu Surianingrat, 1981. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat, Cetakan I, Penerbit Patco, Jakarta-Surabaya.

Brian Smith, 1985. Decentralization, London, UK: George Allen and Unwin.

Bhakti, Ikrar Nusa dan Irine H. Gayatri (Editor), 2002. Unitary State versus Federal State. Jakarta: PPW LIPI dan NDI-Mizan-Hanns Seidel Foundation-GTZ-TAMF.

Bhakti, Ikrar Nusa (Ed.) 2008. Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki. Yogyakarta: Kerjasama P2P LIPI-Pustaka Pelajar.

Budiardjo, Miriam.1978. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Eko Prasojo (dkk) 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural. Jakarta: FISIP UI.

Elizabeth, Adriana, Muridan Widjojo, Cahyo Pamungkas (dkk) 2005. Agenda dan Potensi Damai di Papua. Jakarta: LIPI-The Friedrich Ebert Foundation-the West Papua.

Gie, The Liang. 1967. Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jilid I. Jakarta: Gunung Agung.

Gie, The Liang. 1968. Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.

Gonggong, Anhar. 2000. “Pilihan Jalan Simpang antara Negara Kesatuan atau Federal: Penglihatan Sejarah dan Keamanan”.

Harry Friedman, 1983. Decentralized Development in Asis, dalam Shabbir Cheema and Dennis Rondinelli, Decentralization and Development, Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Hidayat, Syarif. 2003. “Desentralisasi dalam Perspektif State-Society Relation: Rekonstruksi Konsep dan Pendekatan Kebijakan”. Dalam Tim LIPI. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI. Jakarta: P2P LIPI-PGRI.

Kahin, Audrey. 2005. Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Legge, J. D. 1963. Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia, A Study in Local Administration 1950-1960. Ithaca New York: Cornell University Press.

Leirissa, R. Z. 1997. PRRI PERMESTA. Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis. Jakarta: Grafiti.

Liddle, R. William (Editor). 2001. Crafting Indonesian Democracy. Jakarta: PPW-LIPI kerja sama dengan the Ford Foundation-Mizan.

Maddick, 1963. Democracy, Decentralization and Development, Bombay, India: Asia Publishing House.

Maryanov, Gerald S. 1959. The Establishment of Regional Government in the Republic of Indonesia. Disertasi. The Departement of Government Indiana University.

M. Solly Lubis, 1983. Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah. Bandung: Penerbit Alumni.

Muhadam Labolo, 2000. “Dilema Penyelenggaraan Dekonsentrasi”, dalam Jurnal Pamong Praja, Jakarta: Edisi 1-2004.

Philip Mawhood, 1983. Local Government in the Third World, Chicester, UK: John Wisley and Sons.

Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M. Fahrurozi, 2009. Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa, Cetakan I, Penerbit Fokus Media. Bandung.

Haris, Syamsuddin. “Pendahuluan”. Dalam Tim LIPI. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI. Turner, Hulme. Op cit., hlm. 154.

Jurnal Analisis CSIS Tahun XXIX/2000 No.1.

Sekretariat Negara RI. 1992. Risalah Sidang-sidang BPUPKI. Jakarta: Setneg RI.

Makalah Universitas Diponegoro. Pemilihan Kepala Desa Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Demokrasi. Seminar tanggal 9 Desember 1989. Semarang.

Watch Indonesia! 2003. Autonomy for Papua Opportunity or Illusion? Kumpulan makalah dipresentasikan pada 4 dan 5 Juni di Berlin, Jerman.

Ensiklopedi Administrasi, tahun 1977.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1955.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Published
2014-12-15
How to Cite
GUNAWAN, Gunawan. Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, [S.l.], v. 6, n. 4, p. 315-328, dec. 2014. ISSN 2503-3360. Available at: <http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/view/23>. Date accessed: 13 dec. 2017. doi: https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.315-328.
Section
ARTICLES

Keywords

Kecamatan, pemerintahan umum, kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia